Penderitaan Asmat, Momentum Membangun Papua!

Adanya dugaan penyimpangan dana Otsus dinilai wajar jika melihat kenyataan bahwa Papua tidak pernah hilang dari kasus semacam gizi buruk dan campak. Lantas banyak pihak yang juga menduga dana-dana tersebut dihabiskan tidak sesuai peruntukannya, dengan kata lain hanya mengejar target realisasi 100 persen. Atas KLB gizi buruk dan campak di Asmat dan munculnya berbagai dugaan penyimpangan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sedang membahas persoalan tersebut.

Jokowi bahas gizi buruk bersama Gubernur Papua, Bupati Asmat (detik.com)

Sebagaimana yang diakui pemerintah Papua bahwa kendala akses infrastruktur membuat mereka sulit menjangkau warganya yang menderita gizi buruk dan campak, maka apresiasi patut kita berikan kepada pemerintah pusat yang sedang membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua dan Indonesia timur pada umumnya. Nantinya infrastruktur diharapkan bisa membuka akses kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, dengan demikian peristiwa KLB seperti yang dialami Asmat tidak akan meluas dan memakan banyak korban.

Peristiwa gizi buruk dan campak sebagaimana yang dialami orang-orang di Papua sebenarnya juga dialami masyarakat Indonesia lainnya secara luas dan merata. Tapi fakta bahwa daerah Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan beberapa daerah di Sulawesi terlebih lagi Papua memang menjadi semacam “ibukota” permasalahan kesehatan dan pendidikan.

Kemiskinan menjadi akar dari kedua permasalahan tersebut, per September 2017 tercatat 26,58 juta orang miskin di Indonesia. Meski secara jumlah pulau Jawa (13,94 juta) masih menjadi daerah paling banyak penduduk miskinnya, tapi data BPS juga menunjukan persentasi jumlah penduduk miskin yang terbesar berada di Papua dan Maluku yaitu 21,23 persen.

Betapapun mengurusi Papua memang tidak seperti mengurusi daerah-daerah lainnya di Indonesia. Berbagai tantangan yang tidak banyak dihadapi daerah lainnya di Indonesia seperti adat istiadat masyarakat Papua yang masih minim bersentuhan dengan modernitas. Hal ini terbukti ketika pemerintah pusat harus mengurungkan niatnya merelokasi warga yang terdampak gizi buruk dan campak di Asmat karena persoalan adat istiadat. Selain itu adanya gerakan separatisme membuat Papua mendapat perlakuan khusus dari aparat keamanan menjadi salah satu penyebab terhambatnya kemajuan disana.

Oleh karena itu saat ini aparat keamanan menjadi pihak yang menjadi harapan masyarakat Papua. TNI sendiri begerak cepat dengan membentuk tim kesehatan yang terdiri dari ratusan orang untuk mendatangi setiap daerah di Papua dalam upaya memberantas gizi buruk dan wabah penyakit lainnya di seluruh wilayah Papua. Tim tersebut bahkan direncanakan akan bertugas dalam waktu yang sangat lama.

Relawan ACT (Aksi Cepat Tanggap) bersama anak-anak Asmat (Kitabisa.com)

Apresiasi bukan hanya pantas diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah setempat yang dengan cepat dan serius menangani masalah ini, tapi juga komponen masyarakat Indonesia lainnya yang peduli terhadap penderitaan yang dihadapi saudara-saudaranya di Papua. Bantuan logistik dalam jumlah besar sudah dikirim ke wilayah Asmat, dan masyarakat disana sudah mendapat penanganan yang layak. Semoga peristiwa ini menjadi yang terakhir terjadi.

Selanjutnya baca Warga Asmat Papua Menderita, Dana Otsus Kemana?