ISPF: Indonesia Perkuat Kehadirannya di Kawasan Pasifik

Lima belas negara menghadiri Indonesia-South Pacific Forum (ISPF) di Jakarta. ISPF 2019 menandai era baru kerja sama Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan. Penyelenggaraan forum ini dapat dilihat sebagai lampu merah bagi gerakan separatis Papua sekaligus kemenangan lainnya bagi Indonesia dari upaya memperkuat kehadirannya di kawasan Pasifik.

Forum Indonesia - Pasifik Selatan berlangsung di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kamis (21/3/2019). Acara ini dihadiri oleh 15 negara, termasuk Indonesia. Forum Bisnis antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan merupakan yang pertama kali dalam sejarah dan menunjukan pada kita upaya Indonesia untuk semakin kuat menaruh kepentingannya di kawasan pasifik.

Dalam membuka forum, Menlu Retno Marsudi menyebut Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan tinggal berdampingan selama berabad-abad telah berbagi ciri khas dan budaya kemaritiman yang sama. Retno mungkin merujuk pada budaya etnis di wilayah Indonesia Timur untuk menepis gagasan yang menolak mengakui Indonesia sebagai bagian dari Pasifik.

Peserta ISPF terdiri dari Menlu Papua Nugini, Menteri Perdagangan, Pariwisata, Lingkungan, dan Tenaga Kerja Tuvalu, Menlu Kiribati, dan Menteri Perdagangan, dan Industry Cooperative Kiribati. Hadir pula pejabat tinggi dan delegasi dari Australia, Selandia Baru, Fiji, Federasi Mikronesia, Kepulauan Cook, Kaledonia Baru, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Nauru, dan Tonga.

Indonesia-South Pacific Forum (ISPF) menandai era baru kerja sama Indonesia dengan mitra negara-negara 'blue pasific'. Berdasarkan ukuran geografis dan ekonomi, Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Pasifik.
 

FOTO: Delegasi ISPF mengambil foto di depan Gedung Pancasila, Kemlu RI, Jakarta (kemlu.go.id).

Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan ISPF sekaligus menjadi lampu merah bagi gerakan separatis Papua yang selama ini aktif mengambil simpati negara-negara Pasifik.

KESEPAKATAN BISNIS

Forum ini diisi dengan kegiatan dan pertemuan Indonesia-South Pacific Business Engagement, pameran bisnis, dan pelatihan entrepreneurship bagi peserta asal Pasifik Selatan di Jakarta. Kementerian Luar Negeri juga mengundang perwakilan dari beberapa provinsi di kawasan Timur Indonesia.

Indonesia-South Pacific Forum (ISPF) dinilai telah berhasil meningkatkan koneksi dan pijakan bagi brand engagement Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan. Kendati masih tergolong sebagai mitra non-tradisional dengan nilai perdagangan hanya US$450 juta, beberapa perusahaan Indonesia sudah menancapkan eksistensi di kawasan Pasifik Selatan.

Audie Building Industry misalnya, perusahaan konstruksi Indonesia ini telah memiliki beberapa proyek di Pasifik Selatan termasuk Yadua Bay Resort dan Tree Top Villa Resort di Fiji dengan total nilai proyek 5,6 juta dolar Australia, serta membangun Stadion Sepak Bola Bairiki di Kiribati dengan nilai total 12,3 juta dolar Australia. Dexa Medica juga menjajaki ekspor produk farmasi ke negara-negara Pasifik Selatan.

Selain itu, PT. Dirgantara Indonesia, sebuah perusahaan manufaktur pesawat terbang Indonesia dan ENVIPLAST, sebuah perusahaan yang memproduksi kantong plastik organik dari singkong juga melihat potensi permintaan yang tinggi negara-negara pasifik.

Dalam forum ini diluncurkan Preferential Trade Agreements (PTAs) dengan Fiji dan PNG yang akan mengurangi tarif impor masing-masing negara guna meningkatkan nilai perdagangan konkret kedua negara.

FOTO: Vanuatu adalah pendukung terbesar gerakan OPM yang bercita-cita mempersatukan bangsa Melanesia (via fri-westpapua.org).

MENGHALAU DUKUNGAN SEPARATIS

Tahun 2016 lalu pernyataan seorang diplomat Indonesia dalam sidang umum PBB ke-71 menjadi viral karena menjawab tuduhan pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat yang disampaikan oleh Vanuatu, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Nauru, dan Tonga. Kini negara-negara itu kecuali Vanuatu hadir dalam forum bisnis yang diadakan Jakarta.

April 2018, pemerintah Indonesia mengundang delegasi negara pasifik untuk melakukan tur di wilayah Papua. Di tahun yang sama Presiden Federasi Mikronesia mengadakan pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo. Indonesia juga berencana untuk membuka konsulat di Federasi Mikronesia.

Dalam forum ISPF, Tuvalu menyampaikan ucapan terima kasih atas sejumlah bantuan yang telah diberikan Indonesia kepada negara dengan populasi sekitar 12 ribu orang tersebut. Indonesia juga berkomitmen mengadakan pelatihan protokoler dan penyelenggaraan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition untuk Tuvalu yang akan menjadi tuan rumah Our Ocean Conference 2020.

"Memang kami memiliki hubungan dengan Indonesia untuk waktu yang cukup lama saat ini dan sangat menyenangkan untuk dicatat bahwa Indonesia telah meningkatkan kegiatannya di Pasifik Selatan," kata Menteri Luar Negeri, Perdagangan, Pariwisata, Lingkungan dan Tenaga Kerja Tuvalu, Taukelina Finikaso dikutip dari Sindo News. "Kami sangat berhutang budi kepada kepemimpinan Indonesia dan juga bantuan yang telah mereka berikan kepada kami melalui pelatihan dan juga bantuan teknis," sambungnya.

Awal Maret lalu Indonesia juga menjajaki kerjasama peningkatan konektivitas laut dengan Nauru yang akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di kawasan Pasifik. Duta Besar RI, Benyamin Carnadi akan menjajaki perusahaan ekspedisi Indonesia yang bersedia membuka jalur pelayaran ke kawasan Pasifik utamanya dari wilayah Indonesia Timur.

Sebelumnya Nauru merupakan kritikus Indonesia yang tajam, namun setelah beberapa kali Presiden Waqa berkunjung ke Indonesia, kini pemerintahannya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Papua.

Indonesia dengan visi besarnya "Global Maritime Fulcrum" sejauh ini telah membangun banyak pelabuhan termasuk di wilayah timur yang akan memasok logistik ke wilayah pasifik yang dekat. Konektivitas laut yang baik diharapkan akan meningkatkan daya saing produk Indonesia terhadap produk Tiongkok yang lebih murah.

Seluruh delegasi yang hadir menyambut positif inisiatif Indonesia dalam memperkuat kemitraan ekonomi dan politik dengan pasifik. Menteri Luar Negeri Papua Nugini bahkan mengulang proyeksi para ahli tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2030, disaat yang sama mendorong negara-negara pasifik belajar dari Indonesia dalam mengembangan ekonominya.

GRAFIS: Standard Chartered merilis prediksi 10 ekonomi terbesar di dunia tahun 2030 (Visual Capitalist).

Menurut rilis terbaru Standard Chartered pada awal Januari 2019, Indonesia negara kepulauan terbesar di planet diprediksi menjadi ekonomi terbesar keempat setelah China, India, dan Amerika Serikat pada tahun 2030. Dengan profil global yang semakin besar, Indonesia dituntut semakin berperan dalam 'pergaulan' dunia sebagaimana amanat konstitusinya.

“Jadi negara-negara Pasifik ini melihat potensi dan peluang besar kerja sama dengan negara seperti Indonesia, yang masyarakatnya sangat beragam namun dapat mempertahankan kesatuan dan kedaulatannya, untuk menjadi pemain global,” kata Rimbink Pato di Gedung Pancasila, Jakarta seperti dikutip Antara News.

Memaksimalkan pertumbuhan ekonomi positif, Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menekankan perlunya Indonesia berinvestasi dalam program pembangunan internasional termasuk di kawasan Pasifik. Seiring upaya memperbaiki defisit perdagangan, upaya Indonesia mencari mitra non-tradisional juga akan meningkatkan citranya sebagai ‘kekuatan baru di masa depan’.

Melunaknya sikap negara-negara pasifik menjadi keberhasilan upaya panjang diplomasi Indonesia yang sebelumnya telah berhasil menjadikan Fiji dan Papua Nugini sebagai pendukung tekuat di kawasan itu. Pendekatan intensif dimulai sejak era pemerintahan SBY dan semakin kuat di bawah administrasi Jokowi. Beberapa tahun terakhir pendekatan Indonesia dapat dianggap sebagai kemenangan yang signifikan dan Indonesia-South Pacific Forum (ISPF) jelas memperkuat kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik.

***

Penulis: Editorizal

Sumber: Kemlu RI | Jitunews | SINDO News | The Diplomat