Warga Asmat Papua Menderita, Dana Otsus Kemana?

Belum hilang dari ingatan ketika tragedi kemanusiaan terjadi di tanah Papua pada akhir tahun 2017 lalu, dimana kelompok kriminal separatis bersenjata kembali membuat masalah yang akhirnya mengakibatkan beberapa kelompok warga di Tembagapura kekurangan logistik dan makanan.

Kali ini Papua kembali menjadi perhatian utama nasional. Penyebabnya adalah Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak yang menimpa masyarakat di Kabupaten Asmat. Puluhan anak harus meregang nyawa karena gizi buruk (4) dan campak (65).

Sebagai saudara sebangsa dan setanah air, sudah seharusnya kita merasa prihatin dan peduli atas kesulitan yang dialami masyarakat di Kabupaten Asmat dan Papua pada umumnya.

Warga Asmat saat sedang diobati (Humas Polda Papua)

Ya! Papua pada umumnya. Gizi buruk bahkan campak dan wabah penyakit lainnya bukanlah barang baru di tempat terbitnya matahari itu. Bahkan Kementerian Sosial mengklaim sebanyak 7 ribu orang di Papua terindikasi campak, sungguh memalukan untuk bangsa besar seperti Indonesia.

Perlu juga kita sadari bahwa sebagai sebuah bangsa yang telah lama menyatakan kemerdekaannya, peristiwa semacam ini menjadi tamparan keras bagi setiap orang yang hidup di wilayah yang kaya sumber daya alamnya ini. Oleh karena itu sudah seharusnya disikapi dengan serius sekaligus menjadi momentum bangsa Indonesia khususnya orang-orang di Papua untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Tamparan keras itu pantas dialamatkan kepada para penguasa negeri yang asik memperkaya diri. Sangat mudah mengklaim korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa yang telah mengakar dan berlangsung dari generasi ke generasi. Dimana ada anggaran besar disitu hampir pasti ada koruptor berdasi yang siap sedia mencari celah dari buruknya tata kelola anggaran di negeri ini. Namun dewasa ini kita juga bisa menyadari bahwa bukan hanya si kaya nan kuat yang bisa mencuri, tapi juga si miskin nan lemah yang walau tak banyak mencuri tapi tetap saja namanya korupsi.

Contohnya adalah suap-menyuap. Bukan lagi rahasia umum ketika tidak sedikit orang tua- orang tua Indonesia memberi sejumlah uang untuk memaksakan sekolah menerima anak-anaknya.  Kemudian setelah lulus mereka juga akan menghadapi pekerjaan yang hanya menerima jalan calo dan akhirnya anda bisa menebak apa yang selanjutnya akan terjadi, dan hal ini hanyalah contoh kecil saja. Maka juga tidak berlebihan menjuluki negeri ini sebagai negeri para pendosa.

Provinsi  Papua dan Papua Barat yang membagi wilayah pulau Papua adalah salah dua dari enam provinsi yang menerima dana Otonomi Khusus atau Otsus. Otsus sejatinya bertujuan untuk mempercepat pembangunan. Sejak 2002 terhitung Rp 47,9 triliun dana Otsus diberikan untuk pulau Papua, belum lagi ditambah dana-dana lainnya. Walau dana terus meningkat setiap tahunnya tapi kemiskinan, kesenjangan sosial, pelayanan publik, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan justru masih jauh tertinggal dari daerah-daerah lainnya di Indonesia, bandingkan saja dengan Aceh sebagai sesama penerima dana Otsus.

Agats kota diatas rawa ibukota Kabupaten Asmat (backpackerjakarta.com)

Tanpa bermaksud menafikan kesulitan yang masih dihadapi masyarakat Aceh, tapi fakta bahwa kesejahteraan di Aceh telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan juga tidak bisa dinafikan. Terutama setelah peristiwa Tsunami menghancurkan bumi Nanggroe Aceh Darussalam dan memaksa saudara jauh kita dari barat itu memulai lagi dari awal. Sementara itu provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sendiri baru menerima dana Otsus sejak tahun 2008.

Selanjutnya baca Penderitaan Asmat, Momentum Membangun Papua!