Fakta-Fakta Setelah Kapal Patroli Indonesia Dikejar Kapal dan Helikopter Malaysia

Kapal pengawas perikanan Indonesia milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menangkap dua kapal nelayan ilegal berbendera Malaysia mendapat penghadangan oleh pihak patroli maritim Malaysia. Namun KKP tegas dengan keputusannya sementara pihak patroli Malaysia akhirnya mundur dan pulang dengan tangan kosong. Setelah kapal patroli Indonesia dikejar kapal & helikopter Malaysia, apa saja fakta yang bisa kita lihat?.

Kapal patroli Malaysia mencoba mengintimidasi kapal pengawas perikanan Indonesia milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menangkap kapal nelayan ilegal berbendera Malaysia. Laporan media Antara News 10 April 2019 bahkan melaporkan kapal anak buah Susi Pudjiastuti itu juga dikepung helikopter. Namun upaya Malaysia untuk bernegosiasi gagal karenal kapal KKP tegas dengan keputusannya dan tetap membawa kapal nelayan tak berizin itu dibawa untuk diadili. Sementara pihak patroli Malaysia akhirnya mundur dan pulang dengan tangan kosong.

Setelah kejadian ini pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengirim nota protes kepada Malaysia lewat Kementerian Luar Negeri. Untuk mencegah hal ini terjadi kembali, KKP bersama dengan TNI Angkatan Laut dan Bakamla akan lebih menggiatkan patroli di perairan Selat Malaka.

Di awal tahun 2019 ini kapal KKP telah menangkap beberapa kapal ilegal Malaysia, peristiwa kemarin merupakan respon kejengahan sekaligus kegelisahan setelah banyak kapal nelayan mereka ditenggelamkan. Vietnam juga melakukan hal yang sama di perairan Natuna Utara 19 Februari lalu, saat itu bahkan patroli kapal KKP sedang ditemani kapal perang TNI AL.

Hingga Februari 2019 dari 488 kapal yang berasal dari berbagai negara dan sudah ditenggelamkan, 276 kapal adalah berbendera Vietnam. Jumlah itu menegaskan Vietnam sebagai pencuri ikan yang dominan. Maka tak heran kapal patroli negeri komunis beberapa kali terlibat ketegangan dengan kapal patroli Indonesia.

Tapi di waktu mendatang kenekatan patroli Vietnam akan jauh berkurang karena pemerintah telah berencana mengembangkan zona penangkapan ikan di perairan Natuna dengan berbagai fasilitas untuk nelayan, terlebih lagi wilayah Natuna kini lebih terjaga dengan pangkalan militer TNI.

Meski demikian perlu diketahui fungsi keamanan termasuk penegakan hukum di wilayah perairan nasional dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum sipil, bukan TNI. Tetapi penegakan hukum di laut memang memerlukan sinergi seperti yang selama ini sedang dilakukan KKP dengan TNI.

KONSISTENSI ADALAH KEMAJUAN INDONESIA

FOTO: Kapal Maritim Malaysia jenis speedboat mengejar Kapal milik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (Youtube).

Tindakan menghalang-halangi penegakan hukum di perairan Indonesia juga pernah dilakukan oleh kapal patroli Tiongkok pada tahun 2016 lalu yang peristiwanya menjadi sorotan dunia, setelahnya penyelesaian juga dilakukan lewat jalur diplomasi. Lantas apakah hal seperti ini menunjukan kelemahan pertahanan maritim Indonesia? faktanya justru sebaliknya, ini adalah bukti langkah maju lainnya.

Pertama di tahun-tahun sebelumnya justru kita lebih sering mendengar berita penangkapan nelayan Indonesia oleh negara tetangga. Kedua, di tahun-tahun sebelumnya juga pencurian kekayaan laut sulit dicegah karena kurangnya armada dan koordinasi antar lembaga yang lemah. Ketiga penegakan hukum diatas laut sejatinya berbeda dengan didarat termasuk aksi intimidasi yang dilakukan oleh kapal patroli jiran, hal ini wajar terjadi bagi pihak yang merasa bersalah. Sebagaimana proses negosiasi yang dilaporkan kapal patroli Malaysia justru hanya meminta satu dari dua kapal yang dibebaskan, karena bagi mereka satu kapal saja berarti kemenangan dan adalah bukti negaranya masih memiliki martabat yang tinggi.

Sejak Indonesia menjalankan hukum yang melindungi kedaulatan kekayaan lautnya dan menyebabkan hasil laut beberapa negara tetangga berkurang, tekanan internal telah terjadi di pemerintahan negara-negara tetangga. Masing-masing negara tetangga telah mencoba menunjukan martabatnya kepada Indonesia yang saat ini dinilai tidak mau mendengarkan mereka.

Indonesia yang sedang berusaha mewujudkan visi poros maritim dunia sekali lagi membuktikan zero toleransi terhadap penangkapan ikal ilegal. Konsistensi dan ketegasan seperti yang terjadi pada kapal nelayan ilegal Malaysia memberikan sinyal sekali lagi kepada negara-negara tetangga bahwa Indonesia akan tetap kokoh dengan pendiriannya diatas perairannya sendiri.

***

Penulis: Editorizal

Sumber: Antara News | Mongabay