Indonesia Pimpin Rapat DK PBB Soal Palestina Minta Israel Hentikan Pemukiman Ilegal

Sebagai upaya untuk berperan menangani konflik Timur Tengah, Indonesia meminta penghentian pembangunan pemukiman ilegal Israel di Palestina. Indonesia bersama Kuwait dan Afrika Selatan mengadakan pertemuan informal DK PBB dalam format Arria Formula dengan tema “Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian. Dalam langkah yang tidak biasa, Jason Greenblatt, utusan khusus Amerika Serikat untuk PBB tampil di pertemuan informal Dewan Keamanan PBB. Greenblatt juga menyebut pertemuan itu sebagai bias anti-Israel yang berkelanjutan, mempertanyakan respon negara-negara PBB atas serangan roket Hamas ke wilayah Israel dan menolak gagasan Indonesia yang menjadi tema pertemuan dalam format Arria Formula tersebut. Sebagai negara yang menuntut keterlibatan dalam menangani masalah global, Indonesia telah meningkatkan kontribusi perdamaiannya di tempat-tempat yang dilanda konflik seperti di Afghanistan dan Myanmar. Langkah-langkah ini sejalan dengan keinginan Indonesia untuk menjadi kekuatan menengah di panggung global.

Indonesia berupaya menjadikan operasi pemeliharaan perdamaian sebagai isu sentral dalam masa kepresidenannya di Dewan Keamanan PBB bulan Mei ini, khususnya pada masalah Palestina. Indonesia pada 7 Mei lalu memimpin debat terbuka DK PBB tentang bagaimana meningkatkan keselamatan dan keamanan penjaga perdamaian.

Dengan 3.080 personel yang dikerahkan, Indonesia adalah kontributor kedelapan terbesar untuk misi PBB yang diakui secara luas atas perannya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Sebagai bagian dari upaya untuk berperan menangani konflik Timur Tengah, Indonesia meminta penghentian pembangunan pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina.

Indonesia bersama Kuwait dan Afrika Selatan mengadakan pertemuan informal dalam format Arria Formula dengan tema “Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian,” di Markas Besar PBB, New York, 9 Mei 2019. Diskusi tersebut dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB dan negara-negara anggota PBB lainnya serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PBB.

Pemukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada tahun 1993 menjadi sekitar 620 ribu tahun 2017. Sejak pengakuan Donald Trump terhadap ibukota Israel di Yerusalem, Israel yang mendapat angin semakin nyaman bertindak sewenang-wenang atas Palestina. Sebuah laporan menunjukan Israel telah meningkatkan anggaran 39% untuk membangun pemukiman ilegalnya di Tepi Barat.

Tetapi ditengah fakta suram tersebut Indonesia mengingatkan masyarakat internasional untuk tidak kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui perundingan dan dialog. Retno Marsudi yang memimpin pertemuan tersebut, mengatakan bahwa, “tidak adanya tindakan bukanlah pilihan. Tekanan publik untuk mengakhiri permukiman ini sangat vital.” Menurutnya, sebuah solusi harus ditemukan untuk memastikan agar Israel mundur ke kondisi sebelum tahun 1967, termasuk di Yerusalem timur.

Pertemuan yang dipimpin Indonesia tersebut mendapat tanggapan Amerika Serikat dan bahkan Israel. Jason Greenblatt, utusan khusus Amerika Serikat untuk PBB tampil di pertemuan informal Dewan Keamanan PBB. Tidak mau sekutunya dipojokan oleh negara-negara anggota PBB, Greenblatt mengecam DK PBB karena mengulang pertemuan melelahkan yang mengecam pemukiman Israel, menyebut pertemuan itu sebagai bias anti-Israel yang berkelanjutan dan “tidak adil” - mengingat tidak ada undangan untuk Israel.

Jason Greenblatt mempertanyakan respon negara-negara PBB atas serangan roket Hamas ke wilayah Israel namun pihaknya sendiri tidak mengecam serangan Israel yang membunuh warga Gaza. Perwakilan Amerika Serikat itu juga menolak gagasan Indonesia yang menjadi tema pertemuan dalam format Arria Formula tersebut. Sementara pujian datang dari Perdana Menteri Israel seperti dilansir The Jerusalem Post, melalui Twitter Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada utusan Donald Trump tersebut. Ia mengatakan kebenaran mendasar tentang Israel di PBB masih dibutuhkan.

Indonesia berpandangan, pertama, menyatakan bahwa pengembangan permukiman Israel adalah hambatan utama untuk mewujudkan perdamaian. Kedua, pemukiman ilegal Israel adalah sumber utama pelanggaran HAM terhadap Palestina. Ketiga, masyarakat internasional harus mencoba menghentikannya. Indonesia juga mendorong tekanan lebih lanjut kepada Israel dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Pemukiman Ilegal.

Menteri Luar Negeri Palestina yang menghadiri pertemuan itu mengatakan bahwa tujuan membangun pemukiman Israel di Tepi Barat, adalah fragmentasi wilayah Palestina dan aneksasi pada akhirnya. Riyad al-Maliki menegaskan satu-satunya yang memiliki bias terhadap Israel adalah pihak-pihak yang melindungi Israel dari tuntutan pertanggungjawaban.

Pembangunan pemukiman ilegal Israel dilakukan sejak 1967 tidak memiliki validitas hukum dan bertentangan dengan Resolusi 2334 DK PBB yang dikeluarkan pada tahun 2016.

Dengan AS berencana untuk merilis rencana perdamaian Timur Tengah yang baru - suatu kesepakatan yang disebut pemerintahan Trump sebagai “kesepakatan abad ini” - pada bulan Juni mendatang, Indonesia telah memberi tahu AS bahwa isi kesepakatan tersebut tidak boleh melanggar resolusi internasional yang telah dikeluarkan DK PBB. Namun AS telah mengisyaratkan bahwa proposal perdamaian yang akan datang tidak akan mencakup solusi dua negara untuk Palestina dan Israel.

PALESTINA ADALAH JANTUNG DIPLOMASI INDONESIA

FOTO: Menlu Retno Marsudi berbicara di dalam diskusi khusus mengenai Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel dalam format Arria Formula, 9 Mei 2019 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia).

Indonesia membuktikan janjinya sebelum terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk memperjuangkan masalah Palestina. Namun para pengamat mengatakan pemerintah juga harus menggunakan posisinya itu untuk mengedepankan isu-isu yang lebih luas yang mempengaruhi dunia muslim dan agenda negara-negara berkembang.

Penyelenggaraan pertemuan khusus mengenai Palestina dalam format Arria Formula di bawah Presidensi Indonesia merupakan salah satu bentuk perhatian khusus Indonesia pada isu Palestina. Meskipun diskusi tersebut tidak akan memperoleh hasil yang konkret, namun diskusi itu dapat menyeimbangkan pemahaman diantara negara anggota PBB terkait konflik Palestina-Israel. Para pesertanya akan membuat pernyataan yang akan membuat Indonesia memetakan komitmen dan dukungan siapa saja negara yang bisa menjadi mitra terbaru dalam memperjuangkan masalah Palestina.

Para relawan Indonesia telah membangun rumah sakit terbesar di Gaza, yang sepenuhnya didanai dari sumbangan para dermawan sebesar Rp126 miliar. Para dermawan lokal juga telah berkomitmen untuk membangun fasilitas air dan membeli obat-obatan, sementara Pemerintah telah meningkatkan kontribusi keuangannya untuk membantu lebih dari lima juta warga Palestina melalui Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Sebagai negara yang menuntut keterlibatan dalam menangani masalah dunia, Indonesia juga terlibat dalam memperjuangkan perdamaian di tempat-tempat yang dilanda konflik seperti Afghanistan dan Myanmar. Langkah-langkah ini sejalan dengan keinginan Indonesia untuk menjadi kekuatan menengah di panggung global khususnya di kawasan Indo-Pasifik, di tengah persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China.

Dewan Keamanan PBB memiliki 15 negara anggota, termasuk Indonesia yang saat ini sedang menjabat sebagai anggota sementara DK PBB yang keanggotaannya berlaku sejak 1 Januari 2019. Indonesia telah menjadi anggota tidak tetap DK PBB sebanyak empat kali, pada 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008, dan 2019-2020.

.

***

Penulis: Editorizal

Sumber: The Straits Times | Kemlu RI | Citizen Truth | The Jerusalem Post | Suara.com